Rabu, 28 Maret 2012

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Indonesia, Tema : "INVESTASI DALAM NEGRI"


UNIVERSITAS GUNADARMA
Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi
Semester 2, Kls 1EB19
Mata Kuliah : Perekonomian Indonesia
Nama : Filza Rachmatina (22211874)
Tema Tulisan : “Investasi Dalam Negri”

BAB I
PENDAHULUAN
Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negri maupun luar negri.
Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain :
a)      Faktor sumber daya alam
b)      Faktor Sumber daya Manusia
c)       Faktor Stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam perushaan
d)      Faktor kebijkan pemerintah
e)       Faktor kemudahan dalam perizinan
Dari segi penanaman modal dalam negri pemerintah mengeluarkan peraturan ketentuan mengenai penanaman modal diatur dalam UU no.25 tahun 2005 tentang penanaman modal. Penanaman modal dalam negri dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia, badan usha negri, dan/ pemerintah negri yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara republic Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan pembatasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam peraturan presiden No.36 Tahun 2010 tentang perubahan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
BAB II
TEORI
A.     Pengertian Penanaman Modal Dalam Negri
Penanaman Modal dalam Negri (PMDN) adalah kegiatan perseorangan warga Negara
Indonesia untuk menanam modal untuk melaukuan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal  dalam negri dengan menggunakan modal dalam negri. Ketentuan mengenai penanaman modal di atuer dalam UU. No.25 tahun 2005 tentang penanaman modal.
Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) adalah penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan UU No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negri sebagaimana telah di ubah dengan UU No.12 tahun 1970. Untuk UU tentang tata cara penanaman modal lebih jelasnya dapat dilihat di keppres RI No.97 tahun 1993.
Pemohon penanaman Modal baru untuk PMDN dapat dilakukan oleh :
        i.            PT Perseoran Terbatas
      ii.            CV. (Comanditair Venootschap)
    iii.            Fa (Firma)
    iv.            Koprasi
      v.            BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
    vi.            BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
  vii.            Perorangan
Untuk pemohonan pnanaman modal baru yang berlokasi di 2 provinsi atau lebih dianjukan dokumen kepada BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal)

III
PEMBAHASAN
A.     Syarat – Syarat PMDM
Untuk mengurus pendirian perusahaan penanaman modal dalam negri (PMDN) ada syarat – syarat yang di butuhkan :
1)      Permodalan : modal yang digunakan berasal dari kekayaan masyarakat Indonesia (Pasal 1:1 UU No. 6/1968) baik langsung maupun tidak langsung.
2)      Pelaku Investasi : Negara & Swasta. Pihak swasta terdiri  darin orang atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3)      Bidang Usaha : Semua bidang yang terbuka bagi swasta ,yang dibina, diplopori atau dirintis pemerintah.
4)      Perizinan dan perpajakan : memenuhi perizinan yang di tetapkan pemerintah daerah. Antara lain Izin usaha, Izin Lokasi, Pertanahan, Perairan, eksplorasi, hak – hak khusus dll.
5)      Batas waktu berusaha : Berujuk kepada peraturan dan kebijakan masing – masing daerah.
6)      Tenaga Kerja : wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan – jabatan tertentu belum dapat diisi dcengan tenaga bangsa Indonesia. Mematuhi ketentuan UU ketenagakerjaan (merupakan hak dari karyawan).

B.     Dokumen Pendukung Permohonan yang diurus
1.       Bukti diri permohonan
·         Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV dan Fa.
·         Fotocopy Anggaran dasar bagi badan usaha koprasi
·         Fotocopy kartu tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
2.       Surat Kuasa dari yang berhak, apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3.       Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon.
4.       Uraian Kegiatan
ü  Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alur proses (flow chart) serta mencantumkan jenis bahan buku/bahan penolong, bagi industry pengolahan,
ü  Uraian Kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
5.       Syarat :
§  Persyaratan /ketentuan sektoral tertentu dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
§  Khusus sector pertambangan yang merupakan kegiatan ekstrksi , sector energy, sector perkebunan kelapa sawit, sector perikanan dll yang kegiatan ekstraksi harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
§  Khusus bidang industry pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh dinas perkebunan kabupaten/kota setempat.
6.       Bagi bidang yang disyaratkan kemitraan :
v  Kesepakatan atau perjanjian kerjasama tertulis kesepakatan bermitra dengan Usaha Kecil yang antara lain memuat nama dan alamat masing – masing pihak ,pola kemitraan yang digunakan , hak dan kewajiban masing – masing pihak dan bentuk yang diberikan kepada usaha kecil.
v  Akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk pernytaan saham.
7.       Surat pernytaan di atas materai dari Usaha Kecil menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi criteria usaha kecil sesuai UU no.9 tahun 1995.
1)      Pemeriksa dan persiapan permohonan PMDN
2)      Pengajuan Permohonan
3)      Persetujuan penanaman Modal Ngeri (PMDN)
4)      Akta pendirian perushaan dari Notaris
5)      Surat keterangan domisili perushaan
6)      NPWP
7)      SH kehakiman
8)      Pengesahan Materi hukum dan HAM
9)      SPPKP
10)   TDP
11)   Berita Negara
8.       Syarat Pendirian Perushaan PMDN
o   Copy KTP
o   Copy KK/ Direktur bila penanggung jawab WNI
o   Copy PBB terakhir tempat usaha/kantor apabila milik sendiri.
o   Copy Surat Kontrak, apabila contract
o   Kedudukan bidang usaha
o   Kompsisi saham
o   Nama PT


 Contoh Berita yang menyangkut Invetasi dalam negri yaitu :
Kerusakan Merata di Sumatera

Pekanbaru, Kompas - Kerusakan jalan terjadi merata di banyak lokasi di jalan lintas timur dan jalan lintas tengah serta jalan provinsi di Sumatera. Kerusakan jalan juga dituding menjadi penyebab anjloknya investasi di Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.Enam provinsi yang kondisi infrastruktur jalannya pada pekan ini terpantau buruk di banyak lokasi itu, antara lain Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung.
Di Aceh, di hampir semua jalur dari dan menuju wilayah bagian tengah, tidak hanya rusak tetapi juga rawan longsor. Kondisi itu menghambat upaya memajukan pertanian dan perkebunan di Aceh bagian tengah. Kondisi tiga jalan menuju kawasan itu, khususnya sekitar kawasan Dataran Tinggi Gayo, saat ini memprihatinkan. Selain banyak ruas aspalnya hilang dan berlubang, jalan-jalan itu sempit dan selalu terhambat longsor setiap hujan turun.Tiga jalur utama ke wilayah ini, yaitu ruas Bireun-Bener Meriah sepanjang 90 kilometer (km), Takengon-Nagan Raya (200 km), dan Takengon-Blangkejeren-Kutacane (400 km). Jalan-jalan itu berstatus jalan provinsi dan nasional.
”Dengan kondisi jalan seperti ini, sangat rawan dan mahal kalau kami harus menjual kopi dan jeruk ke Medan atau ke Lhokseumawe. Kami hanya bisa menunggu tauke dari Medan atau agennya datang ke sini untuk membeli. Memang harganya jadi murah,” kata M Yasin (40), Ketua Kelompok Tani Pegasing, Aceh Tengah, Selasa (29/3).
Menanggapi kondisi itu, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, jalan-jalan di jalur tengah statusnya akan ditingkatkan menjadi jalur nasional. Tahun 2011 juga diagendakan perbaikan dengan dana bantuan dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 650 miliar, ditambah dari APBN dan APBK Aceh.
Di Sumatera Utara, kondisi jalan dari Medan, Kabanjahe, hingga Dairi, pun rusak berat. Kerusakan jalan menyebabkan biaya angkutan naik.
Saat menyusuri jalan dari Medan, kerusakan jalan mulai terasa saat memasuki Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Memasuki Sibolangit hingga Panatapan, kerusakan makin parah akibat banyak pengusaha air pegunungan yang membiarkan airnya mengalir ke jalan. Itu mengakibatkan aspal rusak karena tidak ada saluran drainase. ”Kalau hujan begini, kerusakan makin parah,” kata Tegar Sembiring (35), warga, Kamis (31/3).
Dari Kabanjahe ke Merek, kerusakan juga menghadang. Panjang jalan rusak 4,7 km. ”Banyak kendaraan kecelakaan di sini. Kami sering protes, tetapi tidak ada perbaikan serius,” kata Jon Amos Ginting (26), pemilik warung.
Kerusakan juga terlihat di jalan sepanjang 39 km dari Merek menuju Simpang Panji, Dairi.
Investasi anjlok
Kerusakan jalan di Provinsi Riau, juga diyakini menjadi salah satu faktor utama dalam kemunduran iklim investasi di negeri Lancang Kuning itu. Tahun 2009, nilai investasi dari penanaman modal dalam negeri masih bertengger di urutan lima besar nasional senilai Rp 4,4 triliun, namun 2010 anjlok menjadi 1,037 triliun (peringkat ke-12). Hal yang sama juga terjadi pada penanaman modal asing yang semula (2009, peringkat ke-5) 255 juta dollar AS menjadi 68 juta dollar AS (2010, peringkat ke-14).
”Infrastruktur terutama jalan raya adalah hambatan utama investasi di Riau. Lihatlah bagaimana kondisi jalan-jalan nasional yang berada di Riau. Pemerintah Provinsi Riau ikut memperbaiki jalan-jalan nasional yang rusak itu, padahal semestinya perbaikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Gubernur Riau Rusli Zainal di Pekanbaru, Kamis (31/3).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Riau, Ahmad Ismail, mengungkapkan, dari sekitar 1.250 km panjang jalan nasional di daerahnya, sekitar 22 persen dikategorikan buruk. Sekitar 102 km di antaranya masuk kategori rusak berat. Kerusakan jalan nasional terparah di jalur paling ekonomis di Riau, yakni kota minyak Duri menuju pelabuhan Dumai. Jalur itu merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan jalur ekspor CPO Riau menuju dunia internasional. Menjadi pemandangan sehari-hari, truk terperosok lubang, sehingga membuat antrean panjang selama berjam-jam.
Muatan berlebih
Di Provinsi Jambi, penyebab kerusakan antara lain karena kendaraan dengan muatan berlebih, masih terus melintas. Minimnya perbaikan juga menyebabkan jalan terus rusak.Kerusakan jalan di Jambi, terjadi di Muara Bulian dan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, hingga sekitar Sungai Bengkal di Tebo. Jalan berlubang dan terkelupas, membuat angkutan barang yang membawa beban berlebih, harus antre dan berjalan perlahan agar tidak terbalik.Menurut Cahyo, pengendara mobil dari Kota Jambi menuju Tebo, kerusakan terjadi sejak dua tahun lalu.
Kondisi jalintim dan jalinteng di Sumatera Selatan (Sumsel) pun tidak jauh berbeda. Kerusakan menghamba arus lalu-lintas dan distribusi barang. Kerusakan ini terutama di jalur angkutan batu bara.
Di jalintim yang menghubungkan Sumsel dengan Jambi dan Sumsel dengan Lampung, kerusakan cukup parah terjadi di ruas Indralaya-Palembang. Jalan sepanjang sekitar 12 km, itu bergelombang, banyak lapisan aspal mengelupas dan berlubang.
              Kerusakan juga terjadi di ruas Indralaya-Kayu Agung di Kabuaten Ogan Komering Ilir. Kerusakan di ruas ini tidak separah di Palembang-Indralaya, dan bukan jalur angkutan batu bara.Di jalan lintas Palembang-Muara Enim, kerusakan parah terlihat di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, yang menjadi jalan utama Kota Prabumulih. Jalan yang juga menjadi jalur batu bara dari Muara Enim dan Lahat, itu berlubang-lubang cukup besar dan berlumpur setelah hujan.
Upaya perbaikan jalintim dan jalinteng yang rusak tersebut terlihat di beberapa lokasi. Perbaikan dilakukan tambal-sulam.
          Di Lampung, kondisi jalintim di ruas Panjang-Kedaton, Bandar Lampung, sepanjang 24 kilometer, rusak parah. Selain mengganggu distribusi barang, rusaknya jalan poros Sumatera ini ikut memperburuk iklim investasi, khususnya di Lampung. Jalan rusak penuh lubang dan kerikil terlihat merata, mulai pertigaan Pelabuhan Panjang hingga ke bundaran Tugu Raden Intan.
Sumber Refrensi :
Kompas,Pekanbaru,| Sabtu, 2 April 2011 | 05:33 WIB





Tugas Mata Kuliah Ekonomi Indonesia, Tema : "Pengangguran"

UNIVERSITAS GUNADARMA
Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi
Semester 2, Kls 1EB19
Mata kuliah : Ekomomi Indonesia
Dosen
Nama : Filza Rachmatina (22211874)
Tugas Tulisan Tema : “PENGANGGURAN”

BAB I
PENDAHULUAN
                         Masalah pengangguran tidak hanya menjadi masalah negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga msalah bagi negara maju seperti Amerika dan jepang pun menghadapi masalah pengangguran yang sama. Masalah pengangguran di negara berkembang tidak separah yang di alami negara maju dimana negara berkemang memiliki perlindungan pekerjaan & asuransi sosial. Dilihat dari pendapatnnya pun di negara berkembang lebih rendah dari negara maju. Jika berkerja di negara yang sedang berkembang pun kebanyakan pekerjannya tidak memiliki banyak tabungan, sehingga tidak bekerja pun bukan satu pilihan untuk mempertahankan hidup.
                     Masalah pengangguran merupakan masalah yang sangat berhubungan dengan siklus ekonomi. Masalah pengangguran tidak mungkin terjadi jika pertumbuhan suatu negara tersebut tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi jika diikuti oleh melonjaknya jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi pula tentu tidak akan mengurangi pengangguran. Masalah pengangguran adalah masalah sosial yang merupakan mata rantai dari kehidupan sehari – hari dan ehidupan negara dan juga banyak aspek yaitu politik dan kebahagian induvidu secara umum. Kerisis yang pernah dialami oleh negara indonesia dan banyak negara lainnya di dunia banyak mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, mengharuskan setiap induvidu untuk berfikir keras untuk mengambil kebijakan demi memenuhi prioritas mengingat keterbatasan sumber daya.



BAB II
TEORI
a.   Pengertian Pengangguran
                     Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
                    Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara : membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
b.   Sebab – Sebab terjadinya Pengangguran
                     Krisis ekonomi yang dialami bangsa indonesia oada tahun 1997 dahulu, berdampak inflasi yang terus tinggi juga meninggalkan penderitaan bagi masyarakat indonesia. Akibatnya lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi untuk melakukan kegiatan oprasi, akibatnya untuk menutupi beban perusahaan yang semakin tinggi banyak perusahaan indonesia mengadakan pengurangan tenaga kerja atau bahkan menutup usahanya, begitu juga investor luar yang takut untuk menanamkan investasi /membuka perusahaannya di indonesia sehingga banyak tenaga kerja di indonesia tidak memiliki kesempatan kerja. Pemutusan hubungan kerja PHK yang terjadi besar – besaran. Akibat PHK terjadi secara besar – besaran otomatis jumlah pengangguran di Indonesia pun semakin banyak.
Beberapa Faktor yang timbul karena pengangguran memiliki jenis yaitu :
A.    Tidak sesuai antara Latar Belakang Pendidikan tenaga krja dengan kesempatan tenaga kerja yang tersedia.Pengangguran ini bersifat hanya sementara dan sukarela.
B.      Terjadinya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Bergesernya dominasi sektor pertanian ke sektor industri di suatu negara menyebabkan mengingkatnya buruh pabrik & menurunnya prmintaan atas petani. Menyebabkan para buruh petani banyak yang menganggur karena tidak terserap di pasar tenaga kerja. Pengangguran seperti ini timbul karena prubahan teknologi.
C.     Pergantian musim meninimbulkan adanya pengangguran musiman biasanya di rasakan petani. Para petani bekerja pada musim tanam & panen saja.
D.    Siklus ekonomi, yaitu terjadi resesi atau kemunduran kegiatan ekonoi di skala nasional pada masa krisis ekonomi, banyak perusahaan mengalami kerugian dan mengambil kebijakan untuk PHK. Jumlahpengangguran meningkat. Pengangguran tersebut disebut pengangguran siklis atau pengangguran konjunktural.
E.      Pemanfaatan dan penyedian tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Sehingga banya yang melakukan urbanisasi ke daerah – daerah perkotaan yang memiliki banyak peluang kesempatan kerja lebih luas di bandingkan di daerah – daerah.
BAB III
PEMBAHASAN
1.      Jenis – Jenis Pengangguran
dapat di bagi berdasarkan kemauan kerja, waktu kerja dan optimalisasi pemanfaatan kerja. Yaitu terbagi sabagai berikut :
a)      Berdasarkan Kemauan kerja
Jika dilihat dari kemauan orang utnuk berkerja, pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1)      Pengangguran Terpaksa atau mereka yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan, pengangguran terpaksa akan berusha terus mencari pekerjaan dan bersedia menerima pekerjaan dengan upah yang lebih rendah dari semestinya.
2)      Penganggur sukarela atau mereka memilih lebih baik menganggur dari pada menerima pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
                           Kedua jenis pengangguran ini sering disebut pengangguran terbuka (open unemployment). Selama dekade 1960- 1970, pengangguran terbuka adalah lulusan perguruan tinggi yang memang selalu memilih – milih pekerjaan. Akan tetapi pada tahun 1990-an pengangguran terbuka disebabkan terbtasnya permintaan tenaga kerja dan rendahnya pertumbuhan ekonomi sehingga banyak penduduk tidak mendapatkan pekerjaan.
b)     Berdasarkan waktu bekerja
Jika dilihat dari waktu kerja ada kelompok pengangguran yang sering kita sebut dengan setengah pengangguran underemployment adalah pengangguran yang terjadi karena mereka bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih sedikit dari yang mereka inginkan.
c)      Berdasarkan Optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja
Jika dilihat dari termanfaatkannya tenaga kerja secara penuh atau tidak pengangguran terbagi dua , yaitu :
1)      Pengangguran terselubung, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan anatara beban tugas dengan tenaga kerja yang ada. Secara sepintas, kelihatnnya semua pekerja termanfaatkan namun kenyataannya banyak waktu yang sia –sia olehpara pekerja.
2)      Pengangguran Tersembunyi, dimana tenaga kerja yang memiliki perkerjaan tetapi dianggap menganggur. Hal ini disebabkan tidak mampu mngerjakan tugas dengan baik , sering sakit, tidak terdidik, kurang terampil, tidak memiliki inovasi yang memadai dalam pekerjannya.
Pengangguran secara umum di sebabkan ketidak kesedian kesempatan kerja, dibanding jumlah tenaga kerja yang berlimpah. Pengangguran seringkali menjadi masalah utama di perekonomian suatu bangsa. Karena dengan adanya pengangguran produksivitas dan pendapatan masyarakat pun berkurang atau tidak ada yang pasti menimbukan berbagai masalah kemiskinan dan masalah sosial kehidupan lainnya.
2.      Dampak Pengangguran,
sebagai salah satu persoalan sosial bersifat multinasional, penagngguran memiliki implikasi yang beragam. Implikasi tersebut dapat bersifat menyeluruh jika tidak segera diatasi. Berikut adalah implikasi atau dampak pengangguran :
1)      Mereka yang mengnggur otomatis tidak mendapatkan penghasilan ,akibatnya daya beli mereka menurun drastis. Dengan kata lain, kesejahteraannya pun menurun.
2)      Biaya hidup yang semakin mahal dan tidak adanya pengahasilan merupakan dua faktor yang sering memicu pengangguran, lalu melakukan kriminalitas di masyarakat. Slain memisahkan masyarakat, akasi kriminalitas juga dapat mengganggu iklim usaha secara makro. Biaya bisnis menjadi semakin tinggi karena investor harus mengeluarkan biaya keamanan dan juga biaya asuransi yang tinggi.
3)      Pengangguran menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah yang berarti beban pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan kian terasa berat.
4)      Dari ketiga alas an di atas, pengangguran pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi makro yang berbuntut pada resesi perekonomian.
          Melihat dampak yang ditimbulkan dari pengangguran tersebut yang semakin memprihatinkan, maka pengangguran selayaknya menjadi masalah bersama antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat bersama – sama harus berperan aktif untuk mengatasi pengangguran tersebut.
3.      Cara mengatasi pengangguran
yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
1)      Membatasi Pertumbuhan Pendudukan
Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan pendudukan yang tinggi menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka pengangguran. Tingginya jumlah penduduk menuntut perekonomian harus menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Hal ini bertujuan agar semua penduduk dapat diserap oleh lapangan kerja. Upaya ini termasuk upaya preventif untuk mengurangi ledakan pengangguran di masa yang akan datang.
2)      Membangun proyek infrastruktur untuk memperluas kesempatan kerja.
Pembangunan proyek Infrastruktur melalui pembangunan jalan,investasi di perusahaan padat kaya dan proyek perkebunan. Proyek – proyek padat kaya ini diharapkan dapat menjadi kentong – kantng pengaman bagi para tenaga kerja untuk dapat terus bekerja. Akan tetapi, harus diingat bahwa solusi ini bersifat jangka pendek karena begitu proyek selesai atau terhenti, misalnya karena perubahan kebijakan, kurangnya modal kerja, atau iklim investasi yang tidak aman, maka pengangguran akan muncul kembali.
3)      Program transmigrasi untuk pemerataan tenaga kerja.
Program ini bersifat jangka panjang. Maksud pelaksanaan program transmigrasi adalah menggeser penawaran tenaga kerja yang ada di kota – kota besar ke daerah, atau kawasan yang masih kurang penduduknya dan masih membutuhkan pekerja karena pada umumnya pengangguran banyak menumpuk di daerah yang padat penduduk. Program ini termasuk salah satu program pemerataan yang sangat strategis untuk mengurangi pengangguran.
4)      Mendorong masuknya investasi asing.
Investasi asing yang masuk ke Indonesia di harapkan dapat menciptakan lapangan baru bagi penduduk. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mendorong masuknya investasi asing adalah menciptakan stabilitas ekonomi, social, politik dan keamanan serta memudahkan prosedur bisnis.
5)      Mendorong usaha – usaha mikro seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
Upaya ini pada dasarnya mendorong berkembangnya usaha di sector informal, Usaha ini untuk mendapat dukungan dari Presiden RI yang kemudian mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro Indonesia dan program aksi penanggulang kemiskinan melalui pemberdayaan MKM. Bersama dengan itu pula, pemerintah meminta dukungan perbankan untuk memberikan kredit lunak untuk disalurkan kepada pengusaha UMKM.
6)      Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja adalah dengan mengikutkan mereka pada pelatihan dan pengembangan kemampuan. Tenaga kerja yang terampil diharapkan dapat merespon permintaan pasar kerja. Hal ini karena pasar kerja selalu mengharapkan keahlian kerja yang tambah beragam dan berkualitas tinggi. Tenaga kerja yang memiliki kulitas dan kemampuan yang tinggi akan memiliki posisi tawar yang baik di pasar tenaga kerja.
4.      Cara mengatasi Pengangguran Struktural
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang di gunakan adalah :
a.      Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
b.      Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan.
c.       Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan segera mendirikan industry padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.
5.      Cara mengatasi pengangguran Friksional
Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara – cara sebagi berikut :
a.      Peluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industry – industry baru, terutama yang berifat padat karya.
b.      Deregulasi & Debirokratisasi di berbagai bidung industry untuk merangsang timbulnya investasi baru.
c.       Menggalakan pengembangan sector informal seperti home industry.
d.      Menggalakan program transmigrasi untuk meyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya.
e.       Pembukaan Proyek – proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA dan lain – lainnya sehingga bisa meyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
6.      Cara mengatasi Pengangguran Musiman
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut :
a.      Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain.
b.      Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggun musim tertentu.
7.      Cara mengatasi pengangguran siklus.
Untuk mengatasi pengangguran jenis ini anatar lain dpat digunakan dengan cara – cara sebagai berikut :
a.      Mengarahkan pemintaan masyarakat terhadap barang, jasa,
b.      Meningkatkan daya beli masyarakat.

Contoh Berita mengenai Pengangguran
Penganggur di Jakarta Mencapai 580.510 Orang
JAKARTA, KOMPAS — Jumlah penganggur terbuka di Jakarta sampai Agustus 2008 bertambah 28.130 orang dibandingkan dengan Agustus 2007, yakni 580.510 orang. Pertambahan jumlah penganggur itu terkait bertambahnya jumlah angkatan kerja dan minimnya lapangan kerja.Menurut Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Djamal, Senin (5/1) di Jakarta Pusat, jumlah angkatan kerja baru di Jakarta bertambah 377.150 orang atau dari 4,4 juta orang pada 2007 menjadi 4,77 juta orang pada periode sama 2008.

Pertambahan jumlah angkatan kerja yang sangat besar itu terjadi karena tingginya migrasi penduduk di luar Jakarta dan pertambahan secara alami dari penduduk Jakarta sendiri.

Djamal mengatakan, sepanjang Agustus 2007 sampai Agustus 2008 sebanyak 364.470 orang terserap pada lapangan kerja di sektor tersier atau gabungan sektor perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, keuangan, dan jasa kemasyarakatan. Sebanyak 4.940 orang terserap di sektor pertanian dan pertambangan serta 20.380 orang yang semula bekerja di sektor industri, konstruksi, listrik, air, dan gas justru kehilangan pekerjaan.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta Ade Suharsono mengatakan, untuk menekan tingkat penganggur terbuka dan memperkuat sektor usaha informal berskala mikro dan kecil, Pemprov DKI akan mengucurkan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dana pinjaman bergulir itu akan disalurkan di setiap kelurahan bagi warga yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha mikro dan kecil.
Berita kedua tentang "PENGANGGURAN"
 Jumlah Pengangguran di Jabar Turun 280.000 JiwaF
                BERDASARKAN survei Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar) antara bulan Februari 2007 hingga bulan Februari 2008, jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat turun sebanyak 280.000 jiwa. BPS Jabar mencatat jumlah pengangguran pada tahun 2007 sebanyak 2,54 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran tahun 2008 sebanyak 2,26 juta orang.
                   Demikian dikata kan Kepala BPS Jabar Lukman Ismail, Kamis (15/5) di Bandung. Menurut Lukman, penurunan jumlah pengangguran dibarengi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja, terutama pada sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri.
                       Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan sebanyak 507.000 orang, sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 284.000 orang, dan sektor industri sebanyak 259.000 orang, jelas Lukman.Selain peningkatan jumlah masyarakat yang bekerja , BPS Jabar juga mencatat turunnya jumlah tenaga kerja laki-laki yang bekerja dari sektor pertanian ke sektor lain sejak awal 2007 hingga februari 2008 sebesar 120.000 orang. Penurunan ini disebabkan banyak nya tenaga kerja laki-laki yang berpindah pekerjaan pada sektor di luar pertanian, seperti perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan industri, tambahnya.

SUMBER refrensi :
-Afifah, Evi Noor; Djamaluddin,Sartika;Sriwati,metri;Halimatussadiah, Alin ;Hakim,Andri;Rochaeri;Mardanugraha, Eugenia.2007.Ekonomi Program IPS.Jakarta: PT.WIDYA UTAMA.
-KOMPAS,Jakarta.Selasa, 6 Januari 2009 | 05:57 WIB
http://www.google.co.id/imgres?hl=id&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1360&bih=629&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=PNXKg-53hi6fDM:&imgrefurl=http://www.erwinmiradi.com/gambar/makalah%2Bpengangguran%2Bdan%2Bkemiskinan%2Bfor%2Bshare.htm&docid=QBGVdXaxILaCYM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-wnPqkZrbdto/Tb_NfYOgKWI/AAAAAAAAALE/ysgjXPQexuk/s1600/pengangguran.jpg&w=775&h=451&ei=hwBzT_mZEZHRmAWS_IEa&zoom=1&iact=hc&vpx=109&vpy=345&dur=2109&hovh=171&hovw=294&tx=265&ty=107&sig=102918664147080365231&page=2&tbnh=112&tbnw=192&start=20&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:20 
-KOMPAS, | Sabtu, 17 Mei 2008 |